"Boleh naik, asalkan jangan terlalu memberatkan masyarakat," jelas Sutan saat berbincang dengan liputan6.com, Minggu (30/12/2012).
Sutan mengakui Pertamina memang kerap kali mengeluhkan soal murahnya harga elpiji 12 kg sehingga mereka harus menanggung kerugian triliuan rupiah. BUMN yang bergerak di sektor migas itu juga telah berkali-kali menyampaikan ke DPR soal keinginan mereka untuk menaikkan harga elpiji non-subsidi, namun DPR selalu menolaknya.
"Dulu mereka mau sesuaikan tapi kami tidak izinkan, demi kepentingan rakyat," ungkapnya.
Namun melihat besarnya kerugian yang harus ditanggung Pertamina, dia mendukung kenaikan harga elpiji yang tidak disubsidi oleh pemerintah. "Kalau Pertamina kolaps karena memberi subsidi ke elpiji 12 kg, itu yang rugi juga kita, karena Pertamina ini kan perusahaan negara. Tapi yang penting kalau disesuaikan, harganya jangan sampai membebani masyarakat dan juga Pertamina," tutur dia.
Pertamina sebelumnya mengusulkan kenaikan harga elpji non subsidi sebesar Rp 1.500 per kilogram (kg) pada awal tahun depan. Hal itu diperlukan karena dalam lima tahun terakhir perseroan telah menanggung rugi hingga Rp 20 triliun dari penjualan elpiji 12 kg.
Kerugian tersebut terjadi karena perseroan menjual elpiji 12 kg lebih murah dibandingkan harga keekonomian. Saat ini Pertamina menjual elpiji 12 kg dengan harga Rp 5.850-Rp 6.000 per kg, sementara harga keekonomiannya sekitar Rp 12.500 per kg.
"Artinya elpiji 12 kg ini secara tidak langsung disubsidi pertamina. Padahal pemakainya banyak juga yang orang kaya, eksekutif, dan ekspatriat yang tiap minggu main golf," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, Jumat (28/12/2012).
Hanung menyatakan rendahnya harga jual elpiji non subsidi ini juga telah membuat investor swasta tidak mau terjun ke bisnis ini.
"Kami ingin jualnya sesuai harga pasar supaya ada pesaingnya," jelas dia.
Menurut dia, perseroan telah berkali-kali mengajukan usulan kenaikan harga elpiji 12 kg. Namun hingga kini masih belum dapat restu dari pemegang saham, dalam hal ini pemerintah.
"Kami usul naiknya minimal Rp 1.500 per kg," ungkapnya. (NDW)
